NEGARA DAN PEMERINTAHAN DALAM ISLAM P2

BAB III

PRINSIP PELAKSANAAN

PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

Yang dimaksud dengan syariat Islam ialah keseluruhan ajaran Islam yang bersumber kepada Alquran dan Sunah Rasul. Dalam hal-hal yang tidak jelas diatur dalam kedua sumber tersebut, dipergunakan ra’yu atau pikiran. Bekerjanya pikiran untuk menemukan ajaran Islam yang tidak dengan jelas dinyatakan dalam sumber-sumber Alquran dan Sunah Rasul disebut ijtihad. Sebagaimana telah disebutkan di muka, bidang-bidang agama Islam meliputi bidang akidah, bidang ibadah, bidang akhlak, dan bidang kemasyarakatan atau muamalat.

Disebutkannya tiga macam sumber syariat Islam tersebut, bersumber kepada hadis Mu’az ketika diperintahkan Nabi ke Yaman. Sebelum berangkat ia ditanya oleh Nabi, ”bagaimana kau akan memutuskan apabila diajukan kepadamu sesuatu perkara?” Mu’az menjawab, ”Saya akan memutuskan dengan Kitab Allah.” Nabi bertanya lagi, ”Jika kamu tidak menjumpai dalam Kitab Allah?” Mu’az menjawab, ”Dengan Sunah Rasul saw.” Nabi pun bertanya lagi, ”Apabila dalam Sunah Rasulullah saw. tidak kau jumpai lagi?” Mu’az mengatakan, ”Saya akan berijtihad menggunakan pikiranku dan tidak akan membiarkan sesuatu tanpa memperoleh putusan.” Mendengar jawaban Mu’az demikian itu, Nabi menepuk dada Mu’az seraya mengatakan, ”Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah kepada hal yang melegakan Rasulullah saw.” (HR Al Baghawi).

Ijtihad sebagai sumber syariat Islam setelah Alquran dan Sunah Rasul dapat mencakup semua sumber di luar nas, seperti ijma’, qiyas, mashlahah mursalah, istihsan, istishhab, ’urf (adat istiadat).

Dengan menunjuk kembali bahwa tujuan negara adalah terlaksananya ajaran-ajaran Alquran dan Sunah Rasul dalam kehidupan masyarakat, negara menurut ajaran Islam berkewajiban melaksanakan syariat Islam dengan perincian sebagai berikut:

a. Dalam bidang akidah, negara berkewajiban menegakkan ajaran tauhid, ajaran tentang keyakinan kepada keesaan Allah menurut Alquran dan Sunah Rasul, tetapi sama sekali tidak dibenarkan memaksakannya kepada warga negara.

Kepada mereka yang tidak mau menerima ajaran tauhid, selama masih memelihara perdamaian, diberi kebebasan untuk berpegang kepada keyakinannya. Asas kebebasan beragama wajib selalu ditegakkan.

b. Dalam bidang ibadah, negara berkewajiban menegakkan ibadah yang bersendi kepada ajaran tauhid, yaitu tegaknya ibadah yang ditujukan hanya kepada Allah semata-mata. Meskipun demikian, bagi mereka yang berkeyakinan lain yang juga dilindungi kebebasannya itu dijamin pula kebebasannya untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya.

c. Dalam bidang akhlak yang sifatnya universal itu, negara berkewajiban menegakkan nlai-nilai akhlak yang diajarkan dalam Alquran dan Sunah Rasul. Dalam hal akhlak ini tidak dibedakan antara mereka yang beragama Islam dan yang tidak beragama Islam. Nilai-nilai akhlak sebagaimana yang diajarkan di dalam Alquran dan Sunah Rasul berlaku bagi semua warga negara.

d. Dalam bidang muamalah, kecuali bepedoman kepada ajaran Alquran dan Sunah Rasul, diperlukan adanya sumber di luar nas, yaitu ijtihad. Sumber ijtihad dalam bidang muamalah ini diperlukan sebab ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi pada umumnya memberikan pedoman-pedoman dalam bentuk garis besar, berupa kaidah-kaidah umum yang realiasinya amat banyak tergantung kepada perkembangan hidup masyarakat di suatu tempat dan pada suatu masa tertentu.

Bidang muamalat yang bersifat universal dan diatur secara tetap hanya terdapat beberapa hal, misalnya dalam bidang hukum keluarga, menyangkut hukum perkawinan dan kewarisan, juga hukum pidana yang termasuk hal Allah atau hudud.

Dalam hal-hal yang universal dan diatur secara tetap pun apabila ada hal-hal yang istimewa berkenaan dengan situasi tertentu, dimungkinkan adanya pertimbangan- pertimbangan, apakah hal yang telah diatur secara tetap tepat dilaksanakan atau tidak. Dalam hal ini erat hubungannya dengan kaidah yang menyatakan bahwa ”Hukum berjalan bersama dengan illatnya. Apabila illat ada, hukumnya ada, dan apabila tidak ada, hukum pun tidak ada.”

Maksud kaidah ini ialah setiap ketentuan hukum yang berkenaan dengan muamalat terdapat latar belakang atau kausa hukum (kausa efektif) yang menimbulkan aturan hukum itu. Ketentuan hukum selalu berjalan berdasarkan kausanya. Apabila kausanya tidak terlihat, ketentuan hukum menjadi tidak berlaku lagi. Masalah ini merupakan masalah yang amat pelik dalam filsafat hukum Islam.

Untuk menentukan apa sebenarnya yang menjadi kausa sesuatu ketentuan hukum kemasyarakatan tidak selalu mudah. Bahkan menurut ulama-ulama mazhab Zhahiri, menghadapi hukum-hukum Alquran dan Sunah Rasul, orang tidak boleh bertanya tentang illatnya. Ketentuan yang ada wajib ditaati.

Sebagai contoh, QS Al Maidah (5): 38 menentukan hukuman pencurian adalah potong tangan. Pada suatu ketika, yaitu pada saat masyarakat mengalami keadaan paceklik (kurang bahan makan), pernah Khalifah Umar bin Khatab tidak menerapkan ketentuan tersebut karena pencuri dalam melakukan pencurian itu dirasakan ada dorongan keterpaksaan sehingga tidak memenuhi syarat diterapkannya hukuman potong tangan kepada si pencuri. Di sini Khalifah Umar tidak mengubah ketentuan hukum Alquran, tetapi ia berpendapat bahwa pencurian yang terjadi pada masa paceklik itu tidak memenuhi illat diadakannya ketentuan hukum potong tangan dalam kejahatan pencurian.

Misalnya lagi, ketentuan QS Al Anfal (8): 41 para prajurit yang mengikuti peperangan berhak atas empat per lima rampasan perang. Hal ini disebabkan pada waktu dulu para prajurit itu dalam mengikuti peperangan membawa perbekalan sendiri, bukan diperoleh dari negara. Untuk imbangan perbekalan yang mereka bawa itu, kepada mereka diberi hak untuk menerima empat per lima rampasan yang diperoleh dalam peperangan yang mereka lakukan.

Pada waktu Khalifah Umar berhasil menaklukkan daerah Irak (asdhussawad), rampasan perang yang berupa tanah tidak dibagikan kepada para prajurit dengan pertimbangan bahwa para prajurit itu bukan petani yang mampu mengolah tanah. Maka, apabila kepada mereka diberikan rampasan perang yang berupa tanah itu, negara yang mulai memerlukan banyak pembiayaan akan mengalami kekurangan pendapatan jika rampasan perang itu dibagikan kepada prajurit.

Akhirnya, diambil ketetapan bahwa tanah rampasan itu dibiarkan tetap berada di tangan para pemilik semula, tetapi kepada mereka diwajibkan membayar pajak tanah (kharaj) kepada negara.

Khalifah Umar pernah juga tidak memberi bagian zakat kepada kaum mualaf yang dinyatakan berhak menerima zakat dalam QS At Taubat (9): 60 atas dasar pendapat bahwa pemberian bagian zakat kepada kaum mualaf itu dimaksudkan agar agama Islam tidak memperoleh gangguan mereka yang berarti hak itu diberikan dengan illat bahwa Islam masih dalam keadaan lemah. Oleh karena itu, setelah Khalifah Umar melihat bahwa umat Islam sudah cukup kuat untuk membela agama Islam dari gangguan-gangguan orang lain, Khalifah Umar tidak melihat lagi adanya illat ketentuan Alquran yang memberi hak bagian zakat kepada kaum mualaf itu.

Akhirnya, diputuskan bahwa kaum mualaf dinyatakan tidak berhak menerima bagian zakat. Di sini Khalifah Umar bukannya mengubah ketentuan Alquran, tetapi tidak menerapkannya karena illat hukumnya tidak ada lagi.

Dari uraian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan syariat Islam harus dibedakan antara dua kelompok ketentuan:

i. Ketentuan-ketentuan yang dengan secara terperinci dan bersifat universal diatur dalam Alquran dan Sunah Rasul, yang tidak mungkin mengalami perubahan-perubahan. Terhadap kelompok ketentuan ini, penguasa maupun rakyat tidak berwenang apapun kecuali melaksanakannya.

ii. Ketentuan-ketentuan yang diberikan secara garis besar dalam Alquran atau Sunah Rasul, yang penerapannya memerlukan ijtihad atau pemikiran para ahlinya, seperti ketentuan hukum pidana ta’zir (yang untuk menentukan macam sanksinya menjadi wewenang penguasa), menetapkan kewajiban-kewajiban kebendaan di luar zakat dan sebagainya.

Kelompok ketentuan kedua inilah yang paling banyak dalam bidang muamalat. Dengan demikian, untuk menentukan sebagian besar aturan-aturan kenegaraan menurut syariat Islam menjadi wewenang penguasa dengan jalan musyawarah.

QS Al Hajj (22): 78 yang mengajarkan bahwa Allah tidak menjadikan kesempitan dalam agama dapat menjadi pedoman untuk merealisasikan syariat Islam yang tidak diperoleh ketentuan-ketentuan secara jelas dalam Alquran dan Sunah Rasul. Dari segi inilah kita dapat melihat pentingnya ada syarat bagi kepala negara dan anggota musyawarah harus terdiri dari orang-orang yang mampu memahami dan mengolah ajaran-ajaran syariat Islam, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fikih Islam.

SISTEM MUSYAWARAH

Objek Musyawarah

Yang menjadi objek musyawarah adalah hal-hal penting yang tidak disebutkan secara jelas dan pasti dalam Sunah Rasul. Dalam hal-hal yang disebutkan secara jelas dan pasti dalam Alquran dan Sunah Rasul, apabila pelaksanaannya memerlukan pemikiran, diperlukan adanya musyawarah.

Misalnya, mengenai bagaimana cara membagi zakat kepada mereka yang dinyatakan berhak dalam Alquran. Demikian pula mengenai macam-macam harta yang dikenakan wajib zakat, apakah terbatas pada harta yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi ataukah dapat diperluas sejalan dengan jiwa adanya kewajiban zakat. Dalam hal ini dapat dikeluarkan peraturan perundangan zakat sebagai hasil musyawarah.

Yang menjadi objek musyawarah pada masa Nabi, yaitu pada masa turunnya wahyu belum berakhir, adalah hal-hal yang belum dirasakan amat penting mengenai urusan-urusan keduniaan. Misalnya, pada waktu akan menghadapi kaum musyrikin yang menyerang Medinah, Nabi bermusyawarah dengan para sahabat, apakah sebaiknya bertahan di balik tembok Medinah ataukah dihadapi di Uhud. Atas pertimbangan para sahabat, akhirnya diambil keputusan untuk menghadapi kaum musyrikin di Uhud yang amat terkenal dalam sejarah Islam itu.

Pada masa sahabat Nabi, segera setelah Nabi wafat, masalah yang timbul adalah siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam sebab Nabi tidak meninggalkan pesanan apapun mengenai hal ini. Maka, para sahabat bermusyawarah dan akhirnya terpilihlah sahabat Abu Bakar sebagai pengganti (Khalifah) Nabi.

Pada masa Abu Bakar berkuasa, terjadilah gerakan pembangkangan dari kabilah-kabilah pedalaman terhadap pemerintahan Abu Bakar di Medinah. Timbul banyak orang yang mengaku Nabi. Banyak orang beranggapan bahwa zakat diwajibkan hanya merupakan upeti kepada Nabi Muhammad sehingga setelah beliau wafat, zakat tidak perlu dibayarkan lagi.

Menghadapi kaum pembangkang ini Abu Bakar mengajak sahabat-sahabat besar bermusyawarah. Akhirnya, diambil ketetapan untuk mengadakan tindakan terhadap kaum pembangkang yang dalam sejarah Islam dikenal dengan harburriddah, memerangi gerakan murtad. Dalam menghadapi kaum pembangkang ini banyak sahabat Nabi yang hafal Alquran menjadi korban.

Sahabat Umar melihat bahayanya terhadap Alquran untuk masa-masa mendatang jika Alquran tidak dituliskan. Karena makin berkurangnya orang-orang yang hafal Alquran, dikhawatirkan keaslian Alquran tidak terpelihara. Akhirnya, sahabat Umar mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar tulisan-tulisan Alquran yang berserak-serak di kalangan para sahabat dikumpulkan di satu tempat.

Semula Abu Bakar tidak sependapat dengan gagasan sahabat Umar ini, alasannya karena Nabi tidak pernah memerintahkannya demikian. Namun, setelah diadakan musyawarah lebih mendalam, untuk menjamin terpeliharanya keaslian Alquran, disepakatilah usul para sahabat Umar tersebut.

Pada pemerintahan Abu Bakar, sahabat Umar mengusulkan agar kepada para veteran diberikan tunjangan sebagai penghargaan atas jasa-jasa mereka yang telah mereka berikan kepada negara pada masa lampau. Akan tetapi, usul itu tidak diterima oleh Khalifah Abu Bakar karena para veteran itu dulu melakukan peperangan dengan ikhlas karena Allah semata-mata, dan mereka telah berhasil memperoleh pahala, tidak perlu ditambah dengan tunjangan negara lagi.

Anggota Muyawarah

Pada masa Nabi masih hidup, apabila beliau mengadakan musyawarah, siapa yang diajak bermusyawarah amat bergantung kepada masalahnya. Kadang-kadang Nabi bemusyawarah langsung dengan para sahabat yang ada ketika itu, kadang-kadang hanya beberapa orang sahabat yang dipandang lebih mengetahui masalah yang sedang dihadapi.

Dengan demikian anggota musyawarah dalam ajaran Islam tidak diperoleh ketentuannya dengan pasti, oleh karenanya menjadi wewenang manusia untuk menentukannya. Dalam praktik, anggota musyawarah adalah orang-orang yang dipandang mempunyai kecakapan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam pekembangannya, anggota musyawarah disebutkan dalam itilah hukum Tata Negara islam dengan ahlulhalli wal ’aqdi (yang berkemampuan untuk mengurai dan menyimpul). Dalam sebutan ini tercantum syarat untuk menjadi anggota musyawarah, yaitu berkemampuan memecahkan masalah kemasyarakatan. Orang yang tidak mampu, baik karena ilmunya kurang, karena fisiknya tidak kuat, maupun karena sebab lain, tidak memenuhi syarat diangkat menjadi anggota musyawarah.

Pada masa Khalifah Umar menjelang wafatnya, beliau menunjuk enam orang sahabat besar Usman, Ali, Tolhah, Zubair, Abdurrachman bin ’Auf dan Sa’ad bin Abi Waqqash untuk bermusyawarah tentang siapa di antara mereka yang akan dipilih menjadi penggantinya. Oleh karena yang ditunjuk adalah enam orang, jika jumlah suara sama, diperintahkan agar memasukkan putranya Abdullah bin Umar untuk menjadi penentu suara terbanyak, dengan syarat bahwa Abdullah bukan salah satu calon. Dalam musyawarah ini akhirnya Usman terpilih sebagai Khalifah pengganti Umar.

Oleh karena Islam tidak memberikan kepastian tentang siapa yang berhak menjadi anggota musyawarah, tetapi hanya memberikan ajaran yang bersifat umum, yaitu hadis Nabi riwayat Bukhari yang mengajarkan, ”Apabila diserahkan sesuatu urusan kepada yang bukan ahlinya, nantikanlah saat kehancuran,” pengangkatan anggota musyawarah itu menjadi wewenang manusia untuk menentukannya. Cara pengangkatan pun dapat disesuaikan dengan siuasi dan kondisi masayarakat pada suatu waktu dan tempat. Dalam dunia yang kompleks seperti sekarang ini, masalah-masalah yang harus dipecahkan beraneka macam dan memerlukan berbagai macam keahlian. Maka, pengangkatan anggota musyawarah dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan pemilihan bagi anggota musyawarah yang bersifat umum, seperti Dewan Perwakilan dan Majelis Permusyawaratan Rakyat; dapat pula dengan cara penunjukan kepala negara, seperti dalam keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung.

Cara-cara demikian dibenarkan, selagi dilaksanakan sejalan dngan nilai-nilai yang digariskan dalam ajaran-ajaran Alquran dan Sunah Rasul serta akan mendukung terlaksananya tujuan negara sebagaimana disebutkan di atas.

Keputusan Musyawarah

a. Hadis Nabi riwayat Ahmad dan Tabrani mengajarkan, ”Umatku tidak akan bersepakat terhadap kesesatan.” Kesepakatan umat dalam istilah hukum disebut ijma ulama Islam dapat menjadi dasar hukum Islam tanpa dibedakan apakah ijma itu terjadi terhadap pemahaman kandungan isi nas Alquran atau Sunah Rasul ataukah terjadi dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam nas. Ditinjau dari jalan musyawarah, keputusan yang ditinjau dari jalan ijma merupakan keputusan yang paling tinggi nilainya.

b. Jika ijma tidak tercapai, dimungkinkan mengambil keputusan dengan suara terbanyak. Ketika Nabi Muhammad bermusyawarah dengan para sahabat mengenai cara menghadapi serangan kaum musyrikin, apakah lebih baik bertahan di balik tembok Medinah atau berangkat ke Uhud, beliau mengambil keputusan atas dasar pendapat terbanyak. Khalifah Umar, ketika menunjuk enam orang sahabat besar untuk bermusyawarah mengenai siapa yang akan ditunjuk menjadi penggantinya, berpesan agar keputusan diambil dengan suara bulat. Jika tidak mungkin dicapai dengan suara bulat, hendaklah diambil dengan suara terbanyak. Apabila suara ternyata sama, hendaklah memasukkan putranya Abdullah bin Umar agar dapat tercapai keputusan dengan suara terbanyak itu.

c. Jika terjadi perbedaan pendapat antara anggota musyawarah dan kepala negara, serta atas dasar ajaran QS An Nisa (4): 59, pendapat yang lebih dekat dengan prinsip Alquran dan Sunah Rasulullah yang diambil. Namun, apabila tidak terlihat pendapat mana yang lebih dekat kepada prinsip ajaran Alquran dan Sunah Rasul, pendapat anggota musyawarah sama kuat argumentasinya dengan pendapat kepala negara, pendapat kepala negaralah yang diutamakan.

Mungkin kepala negara mengambil pendapat sesuai dengan suara yang lebih banyak, mungkin mengambil sesuai dengan suara yang lebih sedikit atau bahkan mengambil kepututsan di luar suara anggota musyawarah sama sekali.

QS Ali Imran (3): 159 yang memerintahkan supaya Nabi bermusyawarah, diikuti dengan perintah, ”Apabla kamu telah membulatkan tekat, bertakwalah kepada Allah.” Perintah yang disebutkan terakhir dapat dipahamkan bahwa mengambil keputusan dengan kebulatan tekad itu adalah dalam hal keputusan diambil berbeda dengan pendapat anggota musyawarah.

Perintah bertawakal kepada Allah dapat dipahamkan bahwa mengambil keputusan di bidang eksekutif, kepala negara tidak harus terikat kepada pendapat anggota musyawarah.

Pada masa Abu Bakar berkuasa pernah diambil keputusan oeh Khalifah yang berbeda dengan pendapat anggota musyawrah, yaitu mengenai pengangkatan Usamah sebagai panglima perang dalam peperangan menghadapi kekuatan Romawidi Palestina yang dulu pernah ditunjuk oleh Nabi, tetapi terhenti karena kemudian beliau wafat.

Menurut pendapat Umar dan para sahabat lainnya, Usamah supaya ditarik dari front Palestina untuk memperkuat pasukan menghadapi pembangkang. Namun, Abu Bakar sebagai Khalifah berpendirian lain, Usamah supaya tetap memimpin pasukan di Palestina hingga selesai. Dalam hal ini pendapat Umar dan sahabat-sahabat lainnya tidak dipakai oleh Khalifah Abu Bakar.

Pengambilan keputusan di bidang eksekutif oleh keahlian itu dapat dibenarkan, meskipun berbeda dengan pendapat anggota musyawarah, atas pertimbangan bahwa Khalifah yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya dalam jabatannya sebagai kepala negara.

Dalam hal Khalifah tidak mantap kepada pendapat anggota musyawarah, atas tanggung jawabnya yang amat besar, ia dibenarkan mengambil keputusan yang lain. Berbeda halnya apabila pndapat musyawarah memang mempunyai kekuatan dari dasar-dasar Alquran dan Sunah Rasul.

Menurut ajaran Islam, pendapat orang banyak bukan ukuran kebenaran, sebaliknya pendapat orang sedikit tidak tentu dipihak yang salah. Kesalahan mungkin terjadi di pihak orang banyak. Dalam hal ini QS Al An’am (6): 116 memperingatkan, ”dan jika kamu ikuti saja kehendak kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah.” QS Al Maidah (5): 100 mengajarkan juga, ”Katakanlah, ’Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu’; bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal agar kamu mendapat keberuntungan.”

Keputusan kepala negara yang berbeda dengan pendapat anggota musyawarah itu dibenarkan, terutama jika negara mengalami keadaan darurat, seperti dalam keadaan perang atau terjadi fitnah di kalangan rakyat. Hal ini dapat dianalogikan dengan hak mengambil keputusan oleh seorang panglima perang untuk melancarkan berbagai taktik dalam rangka tercapainya strategi perang yang dihadapinya, meskpun sebelum mengambil keputusan harus didahului dengan adanya musyawarah kilat dan terbatas.

Hak Masyarakat di Luar Anggota Musyawarah

Meskipun pada dasarnya musyawarah dilakukan antara kepala negara atau pembantu-pembantunya dan para anggota musyawarah yang dikategorikan sebagai Ahlul Hali wal ’Aqdi, hak mengemukakan pendapat rakyat tetap dijamin. Oleh karena itu, apabila terdapat peringatan-peringatan di luar anggota musyawarah, hendaknya diperhatikan. Hak mengemukakan pendapat dari masyarakat di luar anggota musyawarah itu diperoleh dari ajaran Islam yang bersifat umum, yaitu adanya kewajiban beramar makruf dan nahi mungkar atas orang-orang beriman sebagaimana telah diterangkan di muka. Dapat ditambahkan bahwa QS At Taubah (9): 71 mengajarkan, ”Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah (menjadi) penolong bagi sebagian yang lain; mereka menyuruh mengerjakan yang makruf, mencegah yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya; mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya, Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Ayat Alquran tersebut mengajarkan bahwa beramar makruf dan nahi munkar adalah sifat orang mukmin sebagai manifestasi dari adanya rasa wajib tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Tegaknya amar makruf dan nahi munkar dalam masyarakat akan mendatangkan rahmat kasih sayang Allah. Secara ex contrario ajaran tersebut dapat dipahamkan bahwa apabila amar makruf dan nahi munkar tidak dapat tegak, dan kebebabasan berpendapat tidak memperoleh tempat, berarti di masyarakat telah tidak terdapat lagi rasa wajib saling tolong-menolong dan akibatnya murka Allah akan menimpa masyarakat. Rasa saling mendengki timbul, keinginan memaksakan pendapat yang satu kepada yang lain terjadi, kerisauan merata, rasa tidak puas pun tampak, akhirnya sering timbul gerakan-gerakan yang tidak diharapkan.

QS Al Ashr (103): mengajarkan, ”Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.”

Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Turmudzi, Nasai, dan Ibnu Majah mengajarkan, “Barang siapa diantara kamu melihat suatu kemunkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; apabila dengan tangannya tidak dapat, dengan lisannya; apabila dengan lisannya pun tidak dapat, dengan hatinya; mengubah kemunkaran dengan hati adalah selemah-lemah iman.” Hak mengemukakan pendapat bagi perseorangan di luar anggota musyawarah adalah merealisasikan ajaran Islam tentang kewajiban amar makruf dan nahi munkar tersebut. Agar hak mengemukakan pendapat perseorangan itu dapat digunakan secara tertib, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:  

1. Yang mengemukakan pendapat benar-benar beritikad baik, bermaksud untuk memberikan nasihat kepada penguasa, melaksanakan ajaran Nabi. Riwayat Bukhari dan Muslim : “Agama adalah nasihat.” Para sahabat bertanya, “Kepada siapa nasihat itu ditujukan?” beliau menjawab, “Nasihat untuk kembali kepada ajaran Allah, kitab-kitab-Nya, Rasul-Nya, ditunjukkan kepada pemuka kaum muslimin dan orang umum di kalangan mereka.”

2. Pendapat hendaknya dikemukakan dengan jalan yang baik, tidak dengan jalan memburuk-burukkan dan menghilangkan kebaikan-kebaikan penguasa, sejalan dengan hadis Nabi riwayat Al baihaqi yang mengajarkan, “Barang siapa yang menyuruh berbuat kebaikan, cara menyampaikan suruhannya pun harus baik pula.” Kecuali dengan cara yang baik, hendaknya juga atas dasar pengertian yang baik, bukan hanya sekadar adanya perbedaan pendapat dengan penguasa, kemudian melancarkan pikiran dan pendapatnya yang belum tentu lebih benar daripada pendapat penguasa.

Mengemukakan pendapat hendaknya secara rasional, jangan secara sentimentil, jangan yang destruktif. Menggunakan ungkapan-ungkapan yang simpatik, jangan berupa caci maki. Menunjukkan sikap kasih sayang, bukan sikap benci dan permusuhan.

3. Orang yang mengemukakan pendapat tidak besifat menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat dan tidak bersifat menentang pendapat yang tidak sesuai dengan pendapatnya, selagi masalah yang dihadapi adalah masalah ijtihadiah, yang kebenarannya mungkin ada di pihak orang yang mengemukakan pendapat, tetapi mungkin juga di pihak penguasa.

ORGANISASI PEMERINTAH

Negara menurut ajaran Islam dipimpin oleh kepala negara yang pengangkatannya dilakukan dengan jalan musyawarah atau pemilihan, sebagaimana yang terjadi dalam pengangkatan Abu Bakar kepada Umar sebagai penggantinya yang kemudian mendapat persetujuan rakyat.

Pengangkatan Usman sebagai khalifah ketiga juga hasil dari musyawarah terbatas, antara sahabat-sahabat besar yang ditunjukkan Umar. Pengangkatan Ali juga hasil dari musyawarah umat. Empat orang kepala negara (khalifah) itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan Khulafa Arasyidun (khalifah-khalifah yang lurus).

Sebutan kepala negara tidak diperoleh ketentuannya dalam nas Alquran maupun Sunah Rasul. Perkataan imam dipergunakan dalam QS Al Furqan (25): 74 dengan arti pemimpin atau anutan.

Dalam hadis-hadis Nabi kata imam kadang-kadang dipergunakan dengan arti imam shalat, dan kadang-kadang dengan arti penguasa.

Kata amir dalam hadis Nabi dipergunakan dengan arti pemimpin kelompok.

Kata khalifah di dalam Alquran kadang-kadang diberikan sebagai wakil, yaitu gelar kehormatan bagi manusia sebagaimana disebutkan di muka dan kadang-kadang berarti penguasa di bumi. Alquran juga menggunakan kata mulk yang berarti kerajaan atau kekuasaan, dengan akibat orang yang berkuasa disebut mali atau raja. Kata imam, amir, khalifah dan raja yang terdapat dalam Alquran atau hadis-hadis Nabi itu tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam mengenai gelar kepala negara. Pemberian gelar kepala negara bukan termasuk ketentuan syariat islam, tetapi hal yang diserahkan kepada manusia sendiri untuk menentukannya.

Dengan demikian, kita tidak dapat mengatakan bahwa gelar resmi kepala negara menurut syariat Islam adalah khalifah, imam, dan amir. Oleh karenanya, kepada khulafa’ur rasyidin yang empat itu diberikan gelar bermacam-macam. Abu Bakar bergelar khalifah karena kedudukannya sebagai pengganti Nabi sebagai pemimpin umat. Umar bergelar amirulmu’minin. Ali begelar imam.

Yang esensial mengenai jabatan kepala negara bukan gelarnya, tetapi cara pengangkatannya atas dasar musyawarah, bukan warisan dan fungsinya sebagai pelaksana ajaran-ajaran Alquran dan Sunah Rasul.

Dapat disebutkan bahwa sistem kerajaan dalam sejarah Islam dipandang suatu penyimpangan yang mula-mula dilakukan oleh Mu’awiyah bin Abisofyan, yaitu ketika menunjuk anaknya Yazid bin Mu’awiyah sebagai putra mahkota. Meskipun ada yang memberikan justifikasi terhadap tindakan Mu’awiyah mengangkat Yazid sebagai putra mahkota bahwa situasai yang dihadapi masyarakat Islam ketika itu memang menghendaki demikian, sistem warisan dalam jabatan kepala negara di kalangan umat Islam itu tetap merupakan penyimpangan dari prinsip ajaran Islam yang menentukan bahwa kepala negara dipilih dalam musyawarah di antara orang-orang yang benar-benar memenuhi syarat.

Pada zaman Nabi dan khulafaurrasyidin, kepala negara adalah pemimpin umat, baik menyangkut kehidupan beragama maupun keduniaan, disamping adanya syarat-syarat lain.

Dalam melaksanakan pimpinannya, kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan dan dibenarkan mengangkat pembantu-pembantunya. Dalam sejarah Islam yang mula-mula mengangkat pembantu-pembantu eksekutif ialah Umar bin Khatab yaitu dengan membentuk dewan-dewan yang mirip dalam departemen-departemen dalam ketatanegaraan modern, dan kepala dewan-dewan ditunjuk oleh khalifah. Sistem dewan-dewan itu dicontoh dari organisasi pemerintahan Persi.

Pada zaman pemerintahan Bani Abbas, pengangkatan pembantu-pembantu kepala negara itu makin jelas dengan dibentuknya wizarat (kementrian). Wizarat ada dua macam; ada yang diserahi tugas sebagai pelaksana kebijaksanaan kepala negara tanpa kekuasaan apapun, disebut wizarat tanwiz dan ada yang diberi tugas dengan kekuasaan untuk mengatur hal-hal yang dipandang perlu, tanpa terlebih dahulu minta izin kepada khalifah, disebut wizarat tafwidh. Kepala wizarat adalah wazir atau menteri.

Apabila diingat bahwa khalifah merupakan pusat mekanisme pemerintahan dalam sejarah ketatanegaraan umat Islam, sistem pemerintahan khalifah (kekhalifahan) mirip dengan sistem presidensiil dalam negara modern dewasa ini.

Hal yang perlu disebutkan adalah apakah dalam kehidupan bernegara diadakan pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau tidak, dalam nas Alquran maupun hadis-hadis tidak terdapat suatu ketentuan yang jelas. Oleh karenanya, masalah diadakan pemisahan kekuasaan atau tidak menjadi wewenang manusia sendiri untuk menentukannya. Mana yang akan lebih menyampaikan kepada tujuan dan terlaksananya prinsip-prinsip konstitusional negara menurut ajaran Islam dapat ditempuh. Tegasnya masalah ini termasuk dalam kategori masalah ijtihadiah.

Yang sering menjadi masalah pada waktu akhir-akhir ini ialah, apakah khalifah yang bertugas memimpin kehidupan masyarakat dalam urusan keagamaan dan keduniaan itu merupakan lembaga keagamaan yang bersifat universal dan tetap hingga tidak mungkin diadakan perubahan ataukah bukan lembaga keagamaan yang memungkinkan untuk terjadinya perubahan yang sesuai dengan keadaan masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu.

Para penulis mutakhir banyak yang cenderung berpendapat bahwa lembaga kekhalifahan dengan ketentuan bahwa tugas Khalifah adalah memimpin umat dalam urusan keagamaan dan keduniaan itu adalah lembaga kemasyarakatan, lembaga perikatan sosial, atau kontrak sosial. Oleh karenanya, umat dapat mempercayakan urusan kenegaraan kepada orang yang memang cakap juga memimpin bidang keagamaan, meskipun orang yang hanya cakap dalam urusan kenegaraan itu harus mendukung terlaksananya tujuan negara menurut ajaran Islam. Hal ini diperkuat dengan pertimbangan bahwa pada waktu ini kehidupan masayarakat telah menjadi semakin kompleks sehingga untuk mempeoleh pimpinan yang berkecakapan dalam urusan-urusan keduniaan dan keagamaan amat sukar, kalau tidak hendak dikatakan tidak mungkin.

Dengan demikian, ada dua alternatif, apakah menunjuk ahli agama untuk memimpin negara yang mengangkat pembantu-pembantu ahli kenegaraan, atau menunjuk ahli kenegaraan untuk memimpin negara yang mengangkat pembantu-pembantunya untuk urusan-urusan keagamaan. Hal lain yang menjadi petimbangan ialah tentang kewibawaan yang harus dipenuhi kepala negara.

Dengan pertimbangan berbagai macam faktor, pada waktu seperti sekarang ini dimungkinkan mengangkat kepala negara yang hanya mempunyai kecakapan dalam bidang urusan duniawi, sedang untuk urusan-urusan keagamaan dapat diserahkan kepada orang lain yang diangkat menjadi pembantunya.

HUBUNGAN LUAR NEGERI

Sebagaimana disebutkan di muka, Islam yang merupakan agama rahmat bagi alam semesta itu merupakan agama dakwah, agama yang mewajibkan umatnya untuk menyerukannya kepada umat manusia di manapun berada dan kapanpun masa hidupnya, hingga datang hari Kemudian kelak.

Sebagai agama dakwah, islam mewajibkan umat Islam untuk berhubungan dengan umat bukan muslimin. Dalam hal umat Islam telah memiliki suatu negara, adalah menjadi kewajiban negara itu untuk berhubungan dengan negara-negara lain di seluruh dunia.

Pergaulan umat manusia di dunia ini telah menjadi keharusan hidup sebagaimana dinyatakan dalam QS Al hujurat (49): 13 bahwa manusia diciptakan Allah berasal dari satu keturunan dan dijadikan berkabilah-kabilah dan bangsa-bangsa untuk saling mengenal satu sama lain. Demikian juga, QS Al Maidah (5): 2 memerintahkan agar umat Islam menciptakan kerja sama kemanusiaan dalam kebajikan dan ketakwaan.

Sebagaimana telah disebutkan di muka juga, perintah kepada umat Islam untuk menyerukan agama Islam kepada siapapun harus dilakukan dengan cara bijaksana dan pelajaran yang baik, dan apabila harus bertukar pikiran atau berbantahan, hendaklah dilakukan dengan jalan yang sebaik-baiknya pula. Ketentuan demikian itu mempunyai arti bahwa dengan mengadakan hubungan dengan umat atau bangsa lain, hendaklah umat Islam selalu memelihara hubungan atas asas perdamaian. Dengan kata lain, dari segi kewajiban dakwah ini, Islam mengajarkan bahwa dakwah hendaklah dilakukan dalam suasana perdamaian, tidak boleh dengan cara paksaan dan kekerasan.

Dalam hal dakwah yang harus dilakukan dengan cara damai ini justru dihadapi dengan sikap menolak yang diiringi dengan kekuatan senjata, masalahnya menjadi lain. Umat Islam diajarkan untuk mengajak orang lain mengikuti agama Islam. Apabila mereka menolak, diajarkan agar umat Islam mengajak mereka mengadakan perjanjian damai yang memungkinkan masuknya dakwah dengan cara damai pula. Apabila ajakan untuk mengadakan perjanjian damai itu ditolak juga, tidak ada arti lain kecuali umat Islam menghadapi suatu penolakan terhadap dakwah disertai sikap permusuhan. Karena adanya sikap permusuhan inilah, umat islam dibenarkan meratakan jalannya dakwah dengan terlebih dahulu mematahkan rintangan yang bersifat permusuhan itu. Di sinilah adanya kemungkinan bagi umat Islam diizinkan perang guna meratakan atau melindungi jalannya dakwah.

Islam mengajarkan juga agar umat Islam tetap berpegang teguh kepada keyakinan agamanya, dan merasa aman melaksanakan ajaran-ajaran agamanya. Oleh karenanya Islam mengajarkan pula agar umat Islam mempersiapkan ketahanan diri guna menangkis serangan-serangan yang mungkin dilancarkan umat luar Islam yang tidak merasa senang melihat Islam merata dipeluk umat manusia di dunia ini. Apabila serangan umat luar Islam itu benar-benar telah terjadi, adalah menjadi kewajiban umat Islam untuk mempertahankan diri, jangan sampai mengalami kekalahan.

Dari adanya dua kemungkinan dalam hubungan antara umat Islam dan umat luar Islam itulah, dalam hukum Islam kita dapati aturan-aturan perang dan damai sebagaimana dibahas para fukaha dalam kitab-kitab fikih.

Dari uraian pendek tersebut di atas dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut ajaran Islam, prinsip hubungan antarnegara adalah atas asas damai. Peperangan hanya dimungkinkan terjadi karena terpaksa, yaitu untuk melindungi keamanan dakwah Islam dan untuk mempertahankan eksistensi umat Islam dalam wilayah kekuasaannya dari agresi umat di luar Islam. Dalam hubungan ini QS Al Mumtahanah (60): 7-9 mengajarkan, ”Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antara kamu dan orang-orang yang kamu musuhi. Allah Mahakuasa, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu untuk tidak berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

QS Al Baqarah (2): 190-193 mengajarkan, ”Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (190). Dan bunuhlah mereka dimana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusir kamu (Mekah) dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, bunuhlah mereka. Demikian balasan bagi orang-orang kafir (191). Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (192). Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu) tidak ada permusuhan lagi kecuali orang-oraang yang lalim.”

QS Al Anfal (8): 80 mengajarkan, ”Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya sedang Allah mengertahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya.”

Dari ayat-ayat Alquran tersebut di atas itu, kita ketahui dengan jelas, bahwa perdamaian menjadi asas hubungan antarnegara menurut ajaran Islam, dan perang hanya dibenarkan dalam hal kaum muslimin diperangi atau dianiaya. Namun, dalam keadaan damai pun, kaum muslimin diperintahkan menyiapkan kekuatan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan terjadinya permusuhan dari umat di luar Islam, sebagaimana yang banyak dijadikan semboyan pada waktu ini, ”senjata untuk menjamin berlangsungnya perdamaian” atau ”perdamaian yang didukung dengan kekuatan senjata.”

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari uraian di muka dapat dicatat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia, guna menjadi pedoman hidup yang menjamin akan mendatangkan kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

2. Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad saw. merupakan mata rantai terakhir dari agama Allah yang telah dibawakan oleh para Rasul Allah sebelumnya. Sebagai mata rantai terakhir, Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad saw. itu merupakan agama yang telah disempurnakan dan diperuntukkan bagi umat manusia sepanjang masa, sampai datangnya hari Kemudian kelak.

3. Sebagai agama yang telah disempurnakan dan diperuntukkan bagi seluruh umat manusia sepanjang masa, Islam memberikan pedoman-pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi segala aspek yang diperlukan dalam hidup manusia, yaitu aspek-aspke akidah, ibadah, akhak, dan muamalat. Untuk merealisaskan ajaran Islam yang mencakup aspek-aspek kehidupan itu, kenyataan-kenyatan manusiawi memperoleh perhatian sepenuhnya.

Islam yang memberikan pedoman hidup kepada manusia yang bersifat menyeluruh dan menjamin akan mendatangkan kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat serta memberi perhatian kepada kenyataan-kenyataan manusiawi itu pada tempatnyalah apabila dinyatakan sebagai agama rahmat.

4. Sebagai agama rahmat, Islam wajib didakwahkan kepada umat manusia di manapun dan kapanpun. Mendakwahkan Islam harus dilakukan dengan jalan bijakaana, dengan nasihat-nasihat yang baik, dan jika perlu bertukar pikiran, hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya juga.

5. Islam memberikan tempat yang sebaik-baiknya kepada manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang diberi kelebihan atas makhluk-makhluk lainnya. Oleh karenanya, manusia pun mengemban amanat Allah untuk memakmurkan kehidupan dunia, untuk melaksanakan kehendak Allah terhadap hamba-hambanya. Manusia yang mengemban amanat Allah itu kelak akan dimintai pertanggung-jawaban oleh Allah di akhirat. Yang sukses melaksanakan amanat Allah akan menerima balasan yang setimpal, yang lengah pun akan menerima balasannya.

6. Pedoman Islam dalam bidang muamalat pada umumnya diberikan secara garis besar. Manusia diberi wewenang unuk memikirkan pelaksanaannya dalam batas-batas prinsip-prinsip ajaran Islam, dengan jalan musyawarah. Termasuk dalam bidang muamalah ini ialah ajaran Islam tentang kenegaraan.

7. Dari sifat menyeluruhnya ajaran Islam, adanya negara diperlukan untuk dapat melaksanakan ajaran–ajaran Islam yang menyangkut bidang kemasyarakatan yang tidak dapat diselesaikan umat Islam secara perseorangan.

8. Negara menurut ajaran Islam berasas Alquran dan Sunah Rasul dan bertujuan untuk melaksanakan ajaran Alquran dan Sunah Rasul dalam kehidupan bermasyarakat, menuju kepada tercapainya kesejahteraan hidup di dunia, jasmani dan rohani, materiil dan spirituiil, perseorangan dan kelompok, serta mengantarkan kepada kebahagiaan hidup di akhirat.

9. Tujuan tersebut sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang fungsi diciptakannya adalah untuk beribadah kepada-Nya atas dasar cinta yang dijabarkan dalam sikap tunduk taat kepada ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya.

10. Kehidupan bernegara dalam Islam mempunyai prinsip-prinsip: musyawarah, keadilan, persamaan, dan pertangungjawaban kepala negara kepada umat.

11. Predikat negara menurut Islam bukanlah hal yang esensial. Apapun predikat yang dipergunakan, selagi mendukung asas tujuan negara dapat dipandang memadai.

12. Melaksanakan syariat Islam dalam kalangan bernegara harus dibedakan antara yang bersifat universal dan tetap dari yang bersifat elastis. Terhadap hal-hal yang bersifat universal dan tetap, manusia tidak berwenang mengubah atau mengurangi. Hal-hal yang bersifat elastis, yang diberikan pedoman-pedomannya dalam Alquran atau Sunah Rasul secara garis besar dan umum, menjadi wewenang manusia untuk memikirkan perincian pelaksanaannya dengan jalan ijtihad, diutamakan ijtihad jamai atau kolektif dengan jalan musyawarah.

13. Pelaksanaan prinsip musyawarah termasuk hal yang tidak ditentukan dalam nas-nas Alquran dan Sunah Rasul. Oleh karenanya, termasuk hal-hal yang menjadi wewenang manusia untuk menentukan bentuk yang tepat, sesuai dengan keadaan masyarakat pada waktu dan tempat tertentu.

14. Pengambilan keputusan dalam musyawarah dapat ditempuh dengan cara musyawarah mufakat (ijma’), pemungutan suara atau ketetapan negara.

15. Pendapat yang lahir di luar anggota musyawarah harus memperoleh perhatian, sesuai prinsip kebebasan, yang antara lain berupa kebebasan mengemukakan pendapat dan ajaran amar makruf nahi munkar yang harus senantiasa ditegakkan.

16. Mengemukakan pendapat harus dilakukan dengan cara sebaik-baiknya, objektif, konstruktif, dan dalam suasana kekeluargaan.

17. Gelar kepala negara tidak memperoleh ketentuannya dalam nas Alquran atau Sunah Rasul yang bersifat mengikat. Oleh karenanya, untuk memberikan gelar kepala negara menjadi wewenang manusia untuk menentukannya selagi tidak mengarah kepada pemberian kekuasaan mutlak, mengabaikan prinsip musyawarah, sesuai dengan kedudukannya sebagai pendukung asas tujuan negara serta yang memperoleh kepercayaan umat untuk mengelola urusan dan kepentingan mereka.

18. Untuk diangkat menjadi kepala negara dalam keadaan yang telah menjadi semakin kompleks sekarang ini, tidak mutlak harus memenuhi syarat cakap memimpin urusan keduniaan dan keagamaan. Dimungkinkan mengangkat kepala negara yang hanya cakap memimpin urusan keduniaan sedang urusan keagamaan dapat diserahkan kepada orang lain sebagai pembantunya.

19. Sesuai dengan prinsip tanggung jawab kepala negara yang juga sebagai kepala pemerintahan, sistem pemerintahan Islam mirip dengan sistem pemerintahan presidensial dalam negara kita.

20. Sifat Islam sebagai agama dakwah mengharuskan adanya hubungan antar umat Islam dengan dunia luar untuk menyerukan ajaran Islam. Dalam hubungan dengan dunia luar, Islam mengajarkan supaya berasas perdamaian dan kerjasama kemanusiaan menuju kebaikan dan takwa.

21. Peperangan diajarkan dalam Islam apabila umat Islam menghadapi agresi dunia luar atau menghadapi rintangan bersenjata dalam berdakwah. Dalam hal peperangan terpaksa terjadi, Islam menentukan agar umat Islam melakukannya dengan baik jangan sampai melampaui batas. Dalam masa damai pun diperintahkan mempersiapkan kekuatan guna menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar atau dengan maksud untuk menjamin kelangsungan perdamaian.

PENDAPAT PRIBADI

Dengan memperhatikan uraian di muka dapat dikemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Indonesia yang secara resmi warga negaranya sebagian terbesar (90%) adalah penganut agama Islam, wajar apabila dalam kehidupan bernegara berpedoman juga kepada ajaran Alquran dan Sunah Rasul.

2. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan ketahanan yuridis kepada ajaran-ajaran agama, termasuk ajaran Islam. Hal ini berarti bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah meberi jalan kemungkinan umat Islam Indonesia memperoleh pedoman ajaran–ajaran Alquran dan Sunah Rasul. Oleh karena itu, bagi umat Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara telah memadai karena telah dapat menampung dan menyalurkan aspirasi mereka.

3. Formalitas bukan selalu merupakan hal esensial dalam hidup manusia. Yang esensial adalah materinya/substansinya. Hal ini dapat dibenarkan dalam ajaran Islam. Tanpa menyebut secara formal asas negara adalah Alquran dan Sunah Rasul dan tujuan negara adalah terlaksananya ajaran Alquran dan Sunah Rasul dalam masyarakat, selagi secara materiil ajaran Alquran dan Sunah Rasul mungkin terealisasikan secara legal, telah dapat dipandang memadai.

4. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 merupakan asas legalitas bagi kemungkinan terealisasikannya ajaran-ajaran Alquran dan Sunah Rasul bagi umat Islam, tanpa mengakibatkan terjadi konflik-konflik dalam masyarakat jika segala sesuatunya dapat diselenggarakan secara wajar.

5. Pengertian dan pemahaman terhadap ajaran-ajaran islam bagi umat Islam perlu ditingkatkan sehingga dapat dirasakan secara mendalam bahwa agama Islam benar-benar menjadi rahmat bagi semesta alam. Penghayatan terhadap ajaran–ajaran Islam akan dirasakan sebagai suatu kenikmatan dalam hidup di dunia ini, atas dasar keyakinan akan menghantarkan kepada kebahagiaan hidup di akhirat kelak.

Identitas Buku:

Judul : Negara dan Pemerintahan dalam Islam

Penulis : KH Ahmad Azhar Basyir

Penyunting : M.B. Muhlison

Setting & Layout : Try Sihono/UII Press

Desain kover : Haetami

Penerbit : UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI)

Hak cipta © 2000 pada UII Press dilindungi undang-undang

Ditulis ulang oleh Shofhi Amhar, sebagai pelengkap referensi Bidang Hikmah IMM Komisariat Agama Islam UAD Yogyakarta, tidak untuk tujuan komersil.

Selesai pada menjelang Asar tanggal 8 Februari 2008.

Jika pemilik hak cipta berkeberatan dengan publikasi ini, kami siap bertanggung-jawab dalam koridor syariat.

Di pos oleh Arbain Muhayat pada 28 March 2012